Eskalasi Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja yang Memicu Kekacauan
Tensi antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat tajam setelah terjadi bentrokan bersenjata di perbatasan kedua negara pada hari Kamis (24/7). Insiden ini menandai peningkatan terbaru dalam sengketa wilayah yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kedua negara saling menyalahkan atas kejadian yang mengakibatkan korban jiwa dan memicu evakuasi warga sipil. Bentrokan terjadi di sekitar kompleks Candi Ta Muen Thom, sebuah wilayah perbatasan yang menjadi sumber perselisihan.
Pemicu konflik ini adalah aksi tentara dan warga Kamboja yang menyanyikan lagu kebangsaan di lokasi tersebut pada bulan Februari lalu—tindakan yang dianggap provokatif oleh pihak Thailand. Pemerintah Thailand langsung memberikan protes resmi, dan sejak saat itu ketegangan semakin memburuk.
Perkembangan Terkini dan Tindakan Militer
Sejak insiden tersebut, eskalasi militer terus berlangsung di sepanjang garis perbatasan. Titik panas kembali muncul pada pagi hari Kamis di wilayah yang sama, sekitar 360 km dari Bangkok. Konflik semakin memburuk setelah terjadinya baku tembak pada 28 Mei di kawasan Segitiga Zamrud (Mom Bei), yang menewaskan seorang tentara Kamboja dan memicu Phnom Penh untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Ketegangan mencapai titik kritis sehari sebelumnya, Rabu (23/7), ketika lima tentara Thailand terluka akibat ranjau darat—satu di antaranya mengalami amputasi. Thailand menuduh ranjau tersebut baru saja ditanam oleh pihak Kamboja, sementara Kamboja menyatakan bahwa ranjau tersebut merupakan sisa konflik lama dan menuduh pasukan Thailand melanggar batas wilayah secara ilegal.
“Sangat disayangkan bahwa pihak Thailand tidak hanya menolak mengakui pelanggarannya, tetapi juga menuduh Kamboja melanggar hukum internasional—padahal Kamboja adalah pihak yang dirugikan,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja.
Latar Belakang Sejarah Sengketa Wilayah
Perselisihan perbatasan ini berakar dari peta wilayah yang dibuat oleh penjajah Prancis pada tahun 1907. Garis batas tersebut menggunakan aliran sungai sebagai patokan, namun tidak semua area dipetakan secara lengkap. Hal ini menciptakan celah sengketa yang terus membara selama lebih dari satu abad.
Salah satu titik konflik terbesar terjadi pada tahun 2008 ketika Kamboja mengusulkan Candi Preah Vihear sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Hal ini memicu serangkaian baku tembak antara militer kedua negara yang mencapai puncaknya pada 2011. Mahkamah Internasional kemudian mengukuhkan bahwa seluruh kawasan candi itu merupakan bagian dari wilayah Kamboja pada 2013.
Kini, Kamboja kembali menggugat empat wilayah—termasuk Candi Ta Muen Thom, Ta Muen Tauch, Ta Krabei, dan kawasan Mom Bei—ke ICJ, meski Thailand menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. Wilayah Segitiga Zamrud yang disengketakan ini berada di titik pertemuan tiga negara: Thailand, Kamboja, dan Laos.
Tokoh-Tokoh Penting yang Turut Mempengaruhi Ketegangan
Konflik ini juga diperparah oleh ketegangan personal antara dua dinasti politik terkuat di kawasan: keluarga Hun dari Kamboja dan keluarga Shinawatra dari Thailand. Perdana Menteri Hun Manet, putra dari mantan PM Hun Sen, kini menghadapi ketegangan diplomatik serius dengan Paetongtarn Shinawatra—putri mantan pemimpin Thailand, Thaksin Shinawatra—yang dilantik pada Agustus 2024.
Hubungan yang dulu hangat antara kedua dinasti itu memburuk setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen. Dalam percakapan tersebut, ia menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan berjanji akan “mengurus apa pun yang dibutuhkan.” Ia juga terdengar mengkritik salah satu petinggi militer Thailand. Rekaman ini kemudian dirilis oleh Hun Sen dan menyebar di media sosial.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengecam keras kebocoran rekaman tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan pengkhianatan.” Beberapa hari kemudian, Paetongtarn diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi untuk penyelidikan etika.
Hun Sen kemudian menyampaikan pidato yang mengkritik “pengkhianatan bertetangga yang menyamar sebagai persahabatan,” serta menyindir keras keluarga Shinawatra karena dianggap tidak menghormati militer dan monarki Thailand.
Perkiraan Masa Depan dan Dampak Ekonomi
Situasi saat ini dinilai sangat rapuh. Para analis memperingatkan bahwa peningkatan militerisasi dan sentimen nasionalisme di kedua negara dapat berujung pada konflik bersenjata jangka panjang.
Pemerintahan Thailand sendiri sedang berada di bawah kendali sementara oleh Phumtham Wechayachai, dengan posisi parlemen yang nyaris tak stabil. Di sisi lain, Pemerintah Kamboja menyatakan akan tetap melanjutkan proses hukum di ICJ, meskipun tanpa partisipasi dari Thailand. Sebaliknya, pemerintah Thailand bersikukuh menolak keikutsertaan dan menilai bahwa pendekatan bilateral merupakan solusi yang lebih tepat.
Konflik ini telah mengganggu perdagangan lintas batas yang pada 2024 bernilai USD 5,44 miliar. Ekspor utama Thailand meliputi suku cadang kendaraan dan mesin pertanian, sementara Kamboja mengekspor singkong dan logam daur ulang—komoditas penting bagi industri Thailand.
Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua ASEAN tahun ini, Anwar Ibrahim, menyerukan deeskalasi. “Setidaknya kita harapkan mereka menahan diri dan segera masuk ke meja perundingan,” katanya. “Perdamaian adalah satu-satunya pilihan.” Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiaku, menyatakan kekhawatiran Beijing atas situasi yang memburuk ini.
