penakalimantan.com, BANJARBARU – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru menggelar pertemuan pada Rabu, 9 April 2025, untuk membahas isu ketertiban, keamanan, dan pengelolaan sampah, seiring peralihan status Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga Forkopimda, pemerintah kota, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan perkotaan.
“Pertemuan ini penting agar seluruh unsur terkait dapat bekerja sama mengatasi masalah secara efektif dan efisien,” ujar Rizky dalam forum yang juga dihadiri unsur pimpinan daerah lainnya.
Mengusung tema “Sinergitas dalam Permasalahan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Kalsel”, pertemuan tersebut menyoroti peningkatan keamanan dan kenyamanan warga, khususnya di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk.
Rizky menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Ia juga menyoroti pengelolaan sampah sebagai persoalan mendesak yang harus diantisipasi sejak dini.
“Kami meminta semua pihak, termasuk masyarakat, untuk aktif memilah dan mengelola sampah serta mendukung sistem pengolahan yang lebih baik,” tegasnya.
Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian utama mengingat dampaknya terhadap kualitas hidup dan kebersihan kota.
Pertemuan Forkopimda ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Pj. Sekretaris Daerah Sirajoni, kepala SKPD, camat, Wakapolres Kompol Letjon, perwakilan Kodim 1006/Banjar, dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
Sinergi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan Banjarbaru dalam menghadapi tantangan sebagai ibu kota provinsi.
