penakalimantan.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik guna memperkuat perencanaan agraria dan tata ruang berbasis data yang akurat dan terkini.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4/2025).
“Data statistik sangat dibutuhkan dalam penyusunan tata ruang wilayah dari tingkat nasional hingga desa. Karena itu, kami mendukung penuh urgensi revisi UU Statistik ini. Good data leads to good policy,” ujar Wamen Ossy.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang memerlukan data spasial berskala detail, seperti skala 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG), terutama untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“RDTR adalah pintu masuk investasi karena izin berusaha harus berdasarkan KKPR. Dengan dukungan Presiden Prabowo terhadap One Map Policy dan hibah dari World Bank, kami menargetkan 2.000 RDTR dapat disusun dalam 3-4 tahun mendatang,” jelasnya.
Menurut Wamen Ossy, tantangan utama dalam penyusunan kebijakan tata ruang adalah ketidakterpaduan dan keterbatasan akses terhadap data antarinstansi. Karena itu, revisi UU Statistik diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan teknis perencanaan dengan ketersediaan data statistik sektoral.
Rapat dipimpin Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, dan turut dihadiri Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati serta Tenaga Ahli Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
