penakalimantan.com, TANGERANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meluncurkan integrasi data pertanahan dan perpajakan antara Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, Rabu (30/4/2025). Langkah ini disebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pelayanan publik terpadu dan transparan.
“Alhamdulillah Kota Tangerang sudah mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Ini satu sistem yang menyatukan data, meningkatkan transparansi, dan melindungi hak atas tanah. Dampaknya langsung terasa, PNBP, PBB, dan BPHTB akan meningkat,” ujar Menteri Nusron saat meresmikan sistem tersebut di Kantor Wali Kota Tangerang.
Ia menjelaskan bahwa integrasi ini akan memudahkan deteksi tunggakan PBB dan memastikan kesesuaian data antara luas tanah di sertipikat dan data perpajakan. “Kalau sertipikat menyebut 2.000 meter persegi tapi di PBB tertulis 1.500 meter persegi, maka ada selisih pembayaran. Ini bagian dari keadilan dan transparansi,” tegasnya.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyambut baik integrasi ini dan menyebutnya sebagai terobosan menuju tata kelola pemerintahan digital dan lintas sektoral yang akurat serta real-time. “Integrasi ini memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa, dan meningkatkan pendapatan daerah. Ini juga mendukung penataan ruang dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.
Peluncuran ini turut dihadiri Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul M., serta pejabat tinggi ATR/BPN termasuk Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Sudaryanto.
