Peran Jokowi dalam Menghadapi Isu Pemakzulan dan Tuduhan Ijazah Palsu
Isu pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini turut memicu respons dari ayahnya, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Jokowi mengungkapkan bahwa ada agenda tersembunyi yang sengaja dihembuskan untuk menyerang keluarganya.
Jokowi menyampaikan bahwa dirinya merasa yakin bahwa ada pihak-pihak besar yang mendukung tudingan-tudingan tersebut. Meski tidak menyebutkan nama secara eksplisit, ia menegaskan bahwa semua orang sudah mengetahui siapa yang terlibat. “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang mem-backup. Semua sudah tahu lah,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa ada upaya sistematis untuk menjatuhkan reputasi politiknya. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan citra yang selama ini ia bangun. “Kelihatannya ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” katanya.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak terlalu khawatir menghadapi tekanan politik tersebut. Ia mengaku telah terbiasa menghadapi berbagai isu yang menyudutkannya. “Buat saya biasa-biasa saja. Termasuk isu pemakzulan dan ijazah palsu Mas Wapres, saya kira memang ada agenda besar politik,” lanjutnya.
Terkait dengan dugaan ijazah palsu yang terus bergulir, Jokowi meminta masyarakat untuk mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Ia menyatakan bahwa saat ini, kasus tersebut sedang dalam penyidikan. “Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan kepada proses hukum yang ada. Nanti kita lihat di pengadilan seperti apa,” katanya.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi kini diterpa sejumlah isu besar. Dua di antaranya adalah dugaan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya dituding palsu, serta wacana pemakzulan putra sulungnya, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Untuk menanggapi tudingan ijazah palsu tersebut, Jokowi bahkan mengambil langkah hukum dengan melapor ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, surat tuntutan agar pemakzulan Gibran segera diproses telah dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR RI dan MPR RI.
Update terbaru menunjukkan bahwa Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari surat usulan pemakzulan Gibran. Ia menegaskan bahwa DPR akan melihat terlebih dahulu mekanisme yang berlaku dalam menangani surat tersebut. “Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ia menambahkan, “Kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana, dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme seperti apa.”
