penakalimantan.com, MATARAM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi Nahdlatul Wathan (NW) untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat pembangunan yang berkeadilan di Indonesia.
Ajakan ini disampaikan Menteri Nusron saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan di Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/5/2025). “Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov NTB dan NW terkait program ketahanan pangan. Ia juga menginstruksikan jajaran Kanwil BPN NTB untuk mengidentifikasi tanah negara yang telantar serta HGU yang izinnya sudah habis, guna didistribusikan kepada warga NW yang siap mengelola lahan demi ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi.
Ia menyoroti ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Dari 70 juta hektare lahan non-hutan, sekitar 30 juta hektare atau 46% dikuasai oleh 60 keluarga besar pemilik korporasi. “Petani kecil berebut satu-dua hektare, tapi ada yang kuasai hingga 1,8 juta hektare. Ini ketimpangan struktural,” tegasnya.
Menteri Nusron menegaskan, penataan ulang pengelolaan tanah dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. “Yang besar jangan ditambah. Yang kecil dibantu berkembang. Yang belum punya, kita carikan,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara ini Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Maulana Syaikh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, dan Kepala Kanwil BPN NTB Lutfi Zakaria.
