Kritik terhadap Tidak Ada Pergerakan Politik DPR dan Pemerintah ke IKN
Sebuah analisis yang disampaikan oleh pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda nyata dari DPR RI maupun pemerintahan Prabowo Subianto untuk memindahkan kantor pusatnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan dalam sebuah dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada hari Kamis (24/7/2025).
Adi Prayitno menyatakan bahwa secara politik, tampak jelas bahwa tidak ada niat dari para anggota DPR maupun menteri untuk beralih ke IKN. Menurutnya, saat ini sangat jarang ditemukan menteri yang berkunjung ke IKN, bahkan untuk melihat perkembangan proyek pembangunan yang sudah memakan dana triliunan rupiah.
“Kita cek hari ini, jarang sekali kita melihat menteri berkunjung, minimal untuk melihat bagaimana progres dan persiapan IKN sebagai ibu kota negara,” ujarnya. “Anggota DPR sekalipun satu per satu kita lihat tidak ada yang menuju ke sana.”
Menurut Adi, seluruh anggota DPR RI hingga menteri di pemerintahan Prabowo memiliki tanggung jawab untuk memantau perkembangan IKN. Ia menyoroti pentingnya mengetahui kesiapan IKN sebagai ibu kota baru. Namun, ia mengakui bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh DPR dalam hal pembangunan IKN.
Adi mengusulkan agar DPR melakukan moratorium jika memang merasa bahwa pembangunan IKN tidak lagi menjadi prioritas. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur seperti kantor wakil presiden atau kementerian tidak perlu dilakukan jika para menteri tidak bersedia pindah ke IKN.
“Untuk apa membangun infrastruktur macam kanan kiri ada kantor, mungkin kantor wapres juga dibangun kantor kementerian. Kalau per hari ini para menteri-menteri terkait tidak mau pindah ke sana,” ujar Adi.
Ia juga menyebut bahwa menurut informasi dari otorita IKN, sekitar 85% dari proyek tersebut telah siap. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kapan IKN akan benar-benar dijadikan ibu kota negara.
Tantangan dan Proses Pemindahan IKN
Pemindahan ibu kota negara bukanlah proses yang mudah. Terdapat berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga sosial budaya. Dari segi infrastruktur, IKN membutuhkan pengembangan yang cukup besar, termasuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan sistem transportasi.
Dari sudut pandang ekonomi, pemindahan ibu kota juga berdampak pada distribusi sumber daya dan peluang usaha. Di sisi lain, faktor sosial dan budaya juga menjadi pertimbangan penting, terutama dalam menjaga keseimbangan antara wilayah yang lama dan wilayah baru.
Meski begitu, Adi Prayitno menilai bahwa tidak adanya komitmen dari DPR dan pemerintah untuk pindah ke IKN bisa menjadi indikasi bahwa proses pemindahan ini belum sepenuhnya direncanakan dengan matang. Ia menyarankan agar semua pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa IKN benar-benar siap dan dapat berfungsi sebagai ibu kota yang layak.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, penilaian Adi Prayitno menunjukkan bahwa meskipun IKN telah mencapai tingkat kesiapan yang cukup tinggi, tidak ada tanda-tanda nyata dari pihak-pihak terkait untuk segera memindahkan kantor pusat pemerintahan. Hal ini memicu pertanyaan tentang rencana jangka panjang dan komitmen pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai ibu kota negara yang benar-benar efektif dan berkelanjutan.
